Iklan

 
Sunday, May 5, 2013

Prosedur Operasi Standar UN SD / MI Tahun 2013

0 comments

Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional SD/MI, selanjutnya disebut POS UN SD/MI, Tahun Pelajaran 2012/2013 yang diberikan Pemerintah/Kemdikbud merupakan sekumpulan peraturan yang diperlukan dan wajib dipahami oleh para penyelenggara UN SD/MI yang akan digelar mulai besok tanggal 6 Mei s.d. 8 Mei 2013. Terkait peraturan yang berkenaan dengan siswa, siswa peserta UN pun harus diberikan penjelasan yang baik dan benar.

Berikut kami sampaikan beberapa peraturan yang sangat penting untuk dipahami dan selalu dijadikan acuan oleh mereka yang terlibat dalam ujian nasional di tingkat Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah sederajat juga Paket A/Ula. Ringkasan ini kami sampaikan dengan berdasar pada pengalaman kami mengelola ujian nasional di tingkat SMA/MA dan SMP/MTs sederajat pada bulan April 2013.



Pengertian-pengertian dalam POS UN SD/MI sederajat:


1. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional, selanjutnya disebut POS UN, Tahun Pelajaran 2012/2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BSNP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BSNP ini.
2. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB),
3. Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disebut Ujian S/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah.
4. Ujian Nasional SD/MI, SDLB, yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan SD/MI, SDLB, secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. UN Susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan oleh SD/MI, SDLB, untuk peserta didik yang berhalangan mengikuti UN karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh sekolah/madrasah penyelenggara dan disertai bukti yang sah.
6. Nilai Sekolah/Madrasah selanjutnya disebut Nilai S/M adalah nilai gabungan antara nilai ujian S/M dan rata-rata nilai Rapor.
7. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada UN.
8. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara Nilai S/M dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan Nilai UN.
9. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk dinyatakan lulus.
10. Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal UN yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar.
11. Bahan UN adalah naskah soal, LJUN, berita acara, daftar hadir, amplop, dan pakta integritas pengawas.
12. Lembar jawaban UN yang selanjutnya disebut LJUN adalah lembaran kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UN.
13. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional (nilai S/M, Nilai UN, dan NA).
14. Prosedur Operasi Standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan Ujian S/M dan UN yang diterbitkan oleh BSNP.
15. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
16. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
17. BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
18. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.


Penyelenggara UN SD/MI sederajat:


Penyelenggara UN terdiri atas Penyelenggara UN Tingkat Pusat, Penyelenggara UN Tingkat Provinsi, Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah.

A. Penyelenggara UN Tingkat Pusat

1. Penyelenggara UN Tingkat Pusat ditetapkan dengan keputusan Ketua BSNP yang terdiri atas unsur-unsur:
a. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
b. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c. Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
f. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama; dan
g. Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Penyelenggara UN Tingkat Pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan ujian;
b. menetapkan kisi-kisi soal;
c. menyiapkan, menggandakan, dan mendistribusikan kisi-kisi soal UN ke Penyelenggara UN Tingkat Provinsi;
d. menyusun POS UN;
e. menetapkan jadwal pelaksanaan ujian dan pengumuman hasil ujian;
f. menetapkan 25% butir soal;
g. melakukan pelatihan penulisan dan penetapan soal UN bersama penyelenggara UN tingkat provinsi;
h. melakukan sosialisasi pelaksanaan ujian;
i. menetapkan persyaratan kelayakan perusahaan percetakan dan teknis pencetakan naskah soal;
j. memantau persiapan dan pelaksanaan ujian;
k. menyiapkan, menggandakan, dan mendistribusikan seluruh soal untuk Sekolah Indonesia di luar negeri dengan menggunakan master soal yang ditetapkan BSNP;
l. melakukan supervisi penskoran Lembar Jawaban UN (LJUN);
m. mengumpulkan dan menganalisis data hasil UN; dan
n. membuat laporan pelaksanaan UN kepada Menteri.


B. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi

1. Gubernur menetapkan Penyelenggara UN Tingkat Provinsi yang terdiri atas unsur-unsur:
a. Dinas Pendidikan Provinsi;
b. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag).

2. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. merencanakan pelaksanaan ujian di wilayahnya;
b. melakukan sosialisasi pelaksanaan ujian kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dewan pendidikan provinsi, DPRD provinsi, pemerintah daerah provinsi, media massa, dan pemangku kepentingan lain di wilayahnya;
c. menggandakan dan mendistribusikan POS UN ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/ Kota;
d. mendistribusikan Peraturan Menteri (Permen) dan kisi-kisi soal UN ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/ Kota;
e. menyelenggarakan pelatihan penulisan dan penetapan soal UN bersama penyelenggara UN tingkat pusat;
f. menyusun 75% butir soal berdasarkan kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran 2012/2013 yang ditetapkan oleh BSNP;
g. merakit soal berdasarkan kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran 2012/2013 dan melakukan penjaminan mutu soal bersama penyelenggara UN tingkat pusat;
h. menyiapkan bahan UN khusus untuk SDLB;
i. mencetak bahan UN yang mencakup Naskah Soal, LJUN, Daftar Hadir, dan Berita Acara;
j. mendistribusikan bahan UN ke sekolah/madrasah penyelenggara melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
k. menjaga kerahasiaan bahan UN;
l. menjaga keamanan pelaksanaan ujian;
m. melakukan penskoran hasil UN;
n. menyampaikan hasil penskoran dan pemindaian (scanning) kepada Penyelenggara UN Tingkat Pusat;
o. mencetak dan mendistribusikan Daftar Kolektif Hasil UN (DKHUN) per sekolah/madrasah penyelenggara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atas nama Gubernur ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
p. mencetak dan mendistribusikan Surat Keterangan Hasil UN (SKHUN) ke sekolah/madrasah penyelenggara melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
q. mencetak dan mendistribusikan blangko ijazah;
r. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya;
s. membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Provinsi dan menyampaikan kepada Penyelenggara UN Tingkat Pusat.

C. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota

1. Bupati/Walikota menetapkan Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri atas unsur-unsur:
a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. mengkoordinasikan, merencanakan, dan mensosialisasikan pelaksanaan UN yang jujur kepada kepala sekolah/madrasah, dewan pendidikan, DPRD Kabupaten/Kota, pemerintah daerah kabupaten/kota, media massa, dan pemangku kepentingan lain di wilayahnya ;
b. mendata dan menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara UN untuk SD, MI, dan SDLB dengan prosedur:
1) mendata sekolah/madrasah berdasarkan aspek-aspek kelayakan tempat pelaksanaan UN, sebagai bahan pertimbangan penetapan sekolah/ madrasah penyelenggara;
2) menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara ujian dan sekolah/madrasah yang menggabung yang dituangkan dalam Surat Keputusan Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah;
3) menyampaikan surat keputusan tersebut ke sekolah/madrasah penyelenggara UN .
c. mendata dan menetapkan calon peserta ujian;
d. mengelola database peserta UN serta menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan Daftar Nominasi Tetap (DNT);
e. mendistribusikan Permen, kisi-kisi soal UN, dan POS UN ke sekolah/madrasah penyelenggara;
f. mendistribusikan bahan UN ke sekolah/madrasah penyelenggara UN;
g. menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan UN;
h. menjaga keamanan pelaksanaan UN;
i. melakukan pemindaian LJUN dengan menggunakan software yang ditentukan oleh Penyelenggara UN Tingkat Pusat. Bagi kabupaten/kota yang belum siap melakukan pemindaian, pemindaian dilaksanakan oleh provinsi;
j. mengirimkan hasil pemindaian ke Penyelenggara UN Tingkat Provinsi;
k. menerima DKHUN dan SKHUN dari Penyelenggara UN Tingkat Provinsi dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara UN;
l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya;
m. membuat laporan pelaksanaan UN kabupaten/kota dan menyampaikannya ke Penyelenggara UN Tingkat Provinsi.


D. Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah

1. Sekolah/Madrasah yang dapat menyelenggarakan UN adalah sekolah/ madrasah yang memiliki fasilitas ruang yang layak dan persyaratan
lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara UN, yang terdiri atas unsur-unsur:
a. Kepala Sekolah/Madrasah dan guru dari sekolah/madrasah penyelenggara UN yang bersangkutan;
b. Kepala Sekolah/Madrasah dan guru dari Sekolah/Madrasah lain yang bergabung.
3. Sekolah/Madrasah penyelenggara UN mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. merencanakan pelaksanaan UN di sekolah/madrasah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang UN dan POS UN;
b. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan UN kepada guru, peserta UN, orang tua, dan komite sekolah;
c. melakukan pendaftaran calon peserta UN dan mengirimkannya ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
d. melakukan latihan pengisian LJUN kepada calon peserta UN;
e. mengambil bahan UN di tempat yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
f. memeriksa dan memastikan amplop naskah UN dalam keadaan tertutup;
g. menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan UN dengan melibatkan Kantor Cabang Dinas Pendidikan/Unit Pelaksana Teknis Dasar Tingkat Kecamatan;
h. melaksanakan UN sesuai dengan POS;
i. menyiapkan ruang khusus untuk pelaksanaan UN bagi siswa yang berkebutuhan khusus;
j. menjaga keamanan pelaksanaan UN dengan melibatkan Kantor Cabang Dinas Pendidikan/Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan;
k. memeriksa dan memastikan amplop LJUN dalam keadaan tertutup dengan dilem/dilak dan telah ditandatangani oleh Pengawas Ruang UN, serta dibubuhi stempel sekolah/madrasah penyelenggara UN;
l. mengumpulkan bahan UN serta mengirimkannya ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
m. menerima DKHUN dari Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
n. menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SKHUN kepada peserta UN;
o. menyampaikan laporan pelaksanaan UN kepada Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, khusus untuk sekolah Indonesia di luar negeri, kepada Perwakilan RI setempat;


Bahan UN SD/MI sederajat:


A. Penyusunan Kisi-Kisi Soal

Penyelenggara Tingkat Pusat menyusun kisi-kisi soal berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Standar Isi satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi SK dan KD Mata Pelajaran dari setiap mata pelajaran yang diujikan berdasarkan SK dan KD pada Standar Isi;
2. menyusun kisi-kisi soal UN dengan melibatkan dosen, guru, dan pakar penilaian pendidikan;
3. melakukan validasi kisi-kisi soal UN dengan melibatkan dosen, guru, dan pakar penilaian pendidikan;
4. mengusulkan kisi-kisi soal UN kepada BSNP untuk ditetapkan sebagai kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran 2012/2013.


B. Penyiapan Bahan UN

1. Penyelenggara UN Tingkat Pusat menyiapkan 25% butir soal dengan cara mengidentifikasi dan memilih butir-butir soal dari bank soal nasional sesuai dengan kisi-kisi soal UN Tahun 2012/2013.
2. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi menyiapkan 75% butir soal dan merakit Master Naskah Soal, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Menyusun 75% butir soal sesuai dengan kisi-kisi soal UN Tahun 2012/2013;
b. merakit Master Naskah Soal UN dengan cara menggabungkan 25% butir soal yang disiapkan Penyelenggara UN Tingkat Pusat dan 75% butir soal yang dibuat Penyelenggara UN Tingkat Provinsi;
c. menata perwajahan (lay out) Master Naskah Soal.
3. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi dalam menyiapkan soal UN melibatkan:
a. dosen perguruan tinggi;
b. guru-guru yang berasal dari kabupaten/kota dan telah berpengalaman serta mendapatkan pelatihan penulisan soal dari Puspendik;
c. ahli penilaian pendidikan.
4. Jumlah butir soal dan alokasi waktu UN adalah sebagai berikut:

1. Bahasa Indonesia (50 / 120 menit)

2. Matematika (40 /120 menit)

3. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) (40 /120 menit)


5. Pengiriman 25% butir soal UN dari Penyelenggara UN Tingkat Pusat:
a. Penyelenggara UN Tingkat Pusat mengirimkan 25% butir soal UN kepada Penyelenggara UN Tingkat Provinsi disertai Berita Acara;
b. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi menerima dan memeriksa soal UN dari Penyelenggara UN Tingkat Pusat, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) mengecek 25% butir soal UN sesuai dengan rincian mata pelajaran yang diujikan;
2) mengisi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima dengan saksi dari Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
c. Penyelenggara UN Tingkat Pusat mengirimkan Naskah Soal UN ke Sekolah Indonesia di luar negeri melalui koordinasi Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Soal UN terdiri atas satu paket soal.


C. Penggandaan Bahan UN

1. Penggandaan dan pendistribusian naskah soal UN dilakukan oleh percetakan yang ditetapkan melalui lelang terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan pelelangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara UN Tingkat Provinsi.
3. Pengawasan pencetakan dan pendistribusian naskah soal UN menjadi tanggung jawab penyelenggara UN Tingkat Provinsi.


Pelaksanaan UN SD/MI sederajat:


A. Jadwal UN

1. UN terdiri atas UN dan UN Susulan.
2. UN Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
3. Jadwal pelaksanaan UN bisa dicek Disini


B. Pengumuman Kelulusan dari Satuan Pendidikan
1. Pengiriman hasil UN oleh penyelenggara UN Tingkat Provinsi ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 3 Juni 2013.
2. Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan paling lambat tanggal 8 Juni 2013.


C. Ruang Ujian Nasional

Sekolah/Madrasah penyelenggara UN menetapkan ruang UN dengan persyaratan sebagai berikut:
1. ruang ujian yang digunakan aman dan memadai untuk pelaksanaan UN;
2. setiap ruang ujian ditempel pengumuman yang bertuliskan “DILARANG MASUK SELAIN PESERTA UJIAN DAN PENGAWAS”
3. setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta, dan 2 (dua) meja untuk dua Pengawas UN;
4. setiap meja dalam ruang ujian diberi nomor peserta UN;
5. setiap ruang UN disediakan denah tempat duduk peserta UN dan bahan untuk lak/lem;
6. gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi UN agar dikeluarkan dari ruang UN;
7. tempat duduk peserta UN diatur sebagai berikut:
a. satu bangku untuk satu orang peserta UN;
b. jarak antara meja yang satu dengan yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain minimal 1 (satu) meter;
c. penempatan peserta UN disesuaikan dengan urutan nomor peserta UN.


D. Kepengawasan dan Tata Tertib UN bisa dibaca Disini


Pemeriksaan Hasil UN SD/MI sederajat:


A. Pengumpulan Hasil UN

1. Kepala sekolah/madrasah penyelenggara UN mengumpulkan amplop LJUN yang telah dilak/dilem oleh Pengawas Ruang UN dan memasukkannya ke dalam amplop besar.
2. Kepala sekolah/madrasah penyelenggara UN mengirimkan LJUN ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota atau kepada Atase Pendidikan bagi sekolah/madrasah penyelenggara UN di luar negeri, disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
3. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota memeriksa kesesuaian berkas LJUN dengan peserta UN dari setiap sekolah/madrasah penyelenggara UN.
4. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota mengelompokkan LJUN per mata pelajaran per sekolah/madrasah penyelenggara UN.
5. Atase Pendidikan mengirimkan LJUN ke Puspendik Balitbang.


B. Pengolahan Hasil UN

1. BSNP bersama Puspendik mengembangkan sistem dan perangkat lunak (software) untuk pendataan calon peserta, pemindaian (scanning) LJUN, analisis, dan pelaporan hasil Ujian.

2. BSNP bersama Puspendik mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan hasil UN di seluruh provinsi.
3. Tim Pemindaian LJUN Tingkat Kabupaten/Kota memindai LJUN dengan menggunakan software dari Puspendik.
4. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota mengirimkan hasil pemindaian ke Penyelenggara UN Tingkat Provinsi, disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
5. Pengiriman hasil pemindaian LJUN dari kabupaten/kota ke provinsi paling lambat tanggal 21 Mei 2013.
6. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi melakukan penskoran hasil UN dengan menggunakan software dari Puspendik dan kunci jawaban di provinsi.
7. Hasil penskoran UN dicantumkan dalam DKHUN dan SKHUN.
8. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mencetak DKHUN dan SKHUN.
9. DKHUN dan SKHUN dikirim kepada sekolah/madrasah penyelenggara UN melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota disertai Berita Acara Serah Terima.
10. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mengirim hasil skoring UN ke Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 3 Juni 2013 disertai Berita Acara.
11. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota mengirim hasil skoring UN ke sekolah/madrasah untuk digunakan pertimbangan dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan paling lambat tanggal 4 Juni 2013 disertai Berita Acara.
12. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mengirimkan hasil skoring UN dan hasil pemindaian kepada Penyelenggara UN Tingkat Pusat paling lambat tanggal 15 Juni 2013 dengan disertai Berita Acara.
13. BSNP bersama Puspendik mencetak DKHUN dan SKHUN untuk Sekolah Indonesia di luar negeri.


Kelulusan dari Satuan Pendidikan:


Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan melalui rapat dewan guru setelah:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran:
1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
3) kelompok mata pelajaran estetika; dan
4) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
c. lulus US/M untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. lulus UN.


Kelulusan Ujian Nasional:


1. Peserta didik dinyatakan lulus US/M pada SD, MI, dan SDLB apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M.
2. Nilai S/M diperoleh dari rata-rata gabungan nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 7, 8, 9, 10, dan 11 dengan pembobotan 60% untuk nilai US/M dan 40% untuk nilai rata-rata rapor.
3. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA.
4. NA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari nilai rata-rata gabungan nilai S/M dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai UN dengan formula 60% nilai UN dan 40% nilai S/M.
5. Kriteria kelulusan UN ditetapkan melalui rapat dewan guru berdasarkan:
a. nilai minimal setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan;
b. nilai rata-rata ketiga mata pelajaran yang diujinasionalkan.


Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan:


Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UN dilakukan oleh setiap Penyelenggara UN Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan/Unit Pelaksana Teknis Dasar Tingkat Kecamatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.


Biaya Penyelenggaraan:


A. Komponen biaya untuk penyelenggaraan UN meliputi biaya penyelenggaraan di tingkat Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah/madrasah.
B. Biaya penyelenggara UN menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
C. Biaya penyelenggaraan UN di tingkat Pusat mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
1. penyusunan POS UN;
2. sosialisasi UN ke provinsi;
3. penyiapan 25% butir soal UN;
4. pemantauan kesiapan dan pelaksanaan UN;
5. rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan UN;
6. operasional pelaksanaan UN;
7. analisis hasil UN, pelaporan, dan penyusunan rekomendasi; dan
8. publikasi hasil UN.
D. Biaya penyelenggaraan UN di tingkat provinsi mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
1. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, dan kerja sama dengan instansi terkait di provinsi dalam rangka persiapan pelaksanaan UN;
2. penggandaan dan pendistribusian POS UN;
3. pelatihan dan penyusunan 75% butir soal;
4. pelatihan penskoran hasil UN;
5. perakitan Master Naskah Soal UN;
6. penggandaan, pengamplopan, dan pengepakan bahan UN, serta pendistribusian ke kabupaten/kota;
7. operasional pelaksanaan UN;
8. pengiriman hasil pemindaian LJUN dan hasil penskoran UN kepada Penyelenggara UN Tingkat Pusat;
9. pencetakan dan pendistribusian DKHUN dan SKHUN ke sekolah/madrasah penyelenggara UN melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
10. pencetakan dan pendistribusian blangko ijazah ke sekolah/madrasah penyelenggara UN melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
11. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN; dan
12. penyusunan dan pengiriman laporan UN.
E. Biaya penyelenggaraan UN di tingkat kabupaten/kota mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
1. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, dan kerja sama dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota setempat dalam rangka persiapan pelaksanaan UN;
2. pencetakan dan pendistribusian blangko pendataan calon peserta UN ke sekolah/madrasah;
3. pengelolaan data peserta UN;
4. pencetakan kartu peserta UN;
5. pencetakan dan pendistribusian blangko pendataan calon Pengawas Ruang UN ke sekolah/madrasah;
6. pengelolaan data pengawas UN;
7. pencetakan kartu pengawas UN;
8. pendistribusian SKLUN dan POS ke Sekolah/Madrasah penyelenggara UN;
9. operasional pelaksanaan UN kabupaten/kota dan sekolah/madrasah;
10. pemindaian LJUN;
11. pengiriman hasil pemindaian ke Penyelenggara UN Tingkat Provinsi;
12. pengiriman DKHUN dan SKHUN kepada Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah;
13. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN; dan
14. penyusunan dan pengiriman laporan.
F. Biaya penyelenggaraan UN di tingkat sekolah/madrasah mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
1. pengisian dan pengiriman data calon peserta UN ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
2. pengambilan bahan UN dari Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
3. pengiriman LJUN ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
4. operasional penyelenggara UN;
5. pengawasan pelaksanaan UN di Sekolah/Madrasah penyelenggara UN; dan
6. penyusunan dan pengiriman laporan.


Sanksi:


A. Peserta UN yang melanggar tata tertib diberi peringatan oleh Pengawas Ruang UN. Apabila peserta UN setelah diberi peringatan tetapi tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pengawas ruang ujian mencatat dan mengusulkan peserta UN tersebut untuk dinyatakan gagal ujian dan ditulis dalam berita acara.
B. Pengawas Ruang UN yang melanggar ketentuan POS dibebastugaskan dan diganti oleh yang lain, serta tidak diikutsertakan dalam kegiatan UN yang akan datang.
C. Sekolah/Madrasah penyelenggara UN yang melanggar ketentuan POS tidak akan ditunjuk sebagai penyelenggara UN yang akan datang.
D. Semua pelanggaran yang dilakukan oleh Pengawas Ruang UN, dan sekolah/madrasah penyelenggara dilaporkan kepada pimpinan lembaga asal yang bersangkutan.


Demikian POS UN SD / MI Tahun 2013 kami sampaikan, semoga bisa dimanfaatkan untuk menunjang kesuksesan siswa dalam ujian nasional SD / MI tahun pelajaran 2012/2013. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!


Sumber : Peraturan Bsnp No. 0021 Tahun 2013



Related Articles:

Leave a Reply

Arsip Website

 
Pengumuman UN © 2011 - 2016 Design by World Sharings. Supported by Info Online

Thanks for All friends